Kesehatan

Persiapan BPJS Kesehatan Tanggapi Sri Mulyani yang Enggan Jadi Pembayar Pertama Tunggakan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang keberatan menjadi pembayar pertama tunggakan BPJS Kesehatan. Sesuai dengan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018 lalu BPJS Kesehatan menunggak sebanyak Rp 9,1 triliun karena kurangnya masukan dari iuran. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’aruf menyebutkan pernyataan Sri Mulyani itu diartikan kalau pemerintah mendorong BPJS Kesehatan agar berupaya mencapai target dan tidak sepenuhnya lepas tangan.

Lalu untuk tetap memastikan layanan pembiayaan tetap optimal kepada para peserta dan mengurangi tunggakan ada tiga regulasi yang disiapkan BPJS Kesehatan. Langkah antisipasi tersebut diantaranya penyesuaian manfaat hingga memberikan suntikan, atau pun penyesuaian iuran yang mungkin saja dilakukan tahun 2019 ini. “Sudah ada instrument regulasi yang disiapkan untuk mengantisipasi apabila dana jaminan sosial negatif apakah dengan menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat atau memberikan suntikan,” ujar Iqbal.

“(Iuran naik) InsyaAllah sesuai info bu menkeu kan tahun ini,” sambung Iqbal. Kemudian terkait beberapa rekomendasi dari BPKP, BPJS Kesehatan juga akan segera membenahi data bermasalah seperti adanya peserta yang memiliki NIK ganda yang dapat memancing pengeluaran berlebih BPJS Kesehatan. Namun Iqbal menjelaskan mengenai permasalahan data kepesertaan BPJS Kesehatan sudah melakukan program perbaikan data dengan menyandingkan master file data kepesertaan BPJS Kesehatan, dengan lembaga terkait apakah Dukcapil, BKN, atau institusi yang memiliki data.

“Hasil audit BPKP kan juga memberikan rekomendasi untuk cleansing data bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan tentu segera kita tindak lanjuti,” pungkas Iqbal. Sebelumnya Sri Mulyani mengaku keberatan jika menjadi pembayar pertama tunggakan BPJS Kesehatan dan meminta seluruh pihak mulai dari BPJS Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan ikut menuntaskan masalah tersebut. “Sekarang paling mudah datang ke Kemenkeu, enggak dong. Bukan berarti kami tidak addres. Kami keberatan jadi pembayar pertama,” ungkap Sri Mulyani di DPR, Jakarta Pusat. Senin (27/5/2019).

Berita Terkait

Siti Badriah Makan Taoge Tiap Hari Biar Cepat Hamil, Ternyata Ini Manfaat Taoge Menurut Pakar

Nurofia Fauziah

Prestasi Anak Indonesia Harus Dapat Dukungan Gizi dan Lingkungan yang Baik kata Kak Seto

Nurofia Fauziah

Penerapan Family Center Care Sehingga Orangtua Bisa Berpartisipasi Rawat Bayi yang Berada di NICU

Nurofia Fauziah

Memperkuat Tulang hingga Memperbaiki Tekstur Kulit 7 Manfaat Konsumsi Kentang bagi Kesehatan Tubuh

Nurofia Fauziah

Resep Ampuh Hilangkan Nyeri Punggung dan Sendi Ala Menteri Susi Pudjiastuti, Cukup dengan Garam

Nurofia Fauziah

Pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan Jiwa Masih Minim

Nurofia Fauziah

Inilah Para Jawara IndoHCF Innovation Awards III-2019

Nurofia Fauziah

Solusi Bibir Pecah Pecah, Coba Tips Praktisi Kesehatan Andrew Weil MD Ini, Mudah!

Nurofia Fauziah

Modernland Realty Tbk & Lotte E&C Kerjasama Bangun Mixed Use Project di Jakarta Garden City

Nurofia Fauziah

Tiga Warga Kota Bekasi Suspect Difteri

Nurofia Fauziah

Januari 2020 Ribuan Pengidap HIV/AIDS Bakal Putus obat ‎Stok Obat ARV Menipis

Nurofia Fauziah

Upayakan Si Kecil dapat Kandungan Serat Bukan dari Minuman Serat Instan

Nurofia Fauziah

Leave a Comment